PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar UANG UPAH KARYAWAN DI RUMAHKAN, PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, CUTI TAHUNAN dengan rincian sebagai berikut :

     UANG UPAH KARYAWAN DI RUMAHKAN

• Bulan November 2023    = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas  Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
• Bulan Desember 2023     = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas  Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
• Bulan Januari 2024         = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas  Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
• Bulan Februari 2024       = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas  Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
• Bulan Maret 2024           = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
• Bulan Mei 2024               = Rp. 3.319.120 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)

DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 19.914.720,- JUGA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN UANG PESANGON (MASA KERJA 19 TAHUN 7 BULAN ) 9 BULAN UPAH X RP. 3.329.199,-X1 =RP.29.926.791,- 

• UANG PENGHARGAAN MASA KERJA 7 BULAN UPAH X RP. 3.329.199,-  = RP. 23.304.393,-
• CUTI TAHUN 2022 YANG BELUM DIAMBIL 12 X RP. 3.329.199,- = RP.1.598.015,-

JUMLAH RP.54.865.199,-TERBILANG (LIMA PULUH EMPAT JUTAH DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH ).

SEHINGGA TOTAL KESELURUHAN HAK-HAK YANG HARUS DITERIMA OLEH PENGGUGAT YAKNI TOTAL UPAH GAJI KARYAWAN DIRUMAHKAN SEBESAR RP. 19.914.720,- + TOTAL UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, CUTI TAHUN 2022 YANG BELUM DIAMBIL SEBESAR RP. 54.865.199,- = RP. 74.779.919,-

Terbilang Total Keseluruhan : TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH

4. MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENGELUARKAN SURAT PENGALAMAN KERJA BAGI PENGGUGAT;

5. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)