DALAM PENUNDAAN/ PUTUSAN SELA:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan/ Penundaan Eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk menunda pelaksanaan Eksekusi terhadap Objek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam : SHM No.4095, Tanggal 28/10/1993, selama pemeriksaan Perkara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan  Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pembantah adalah Pembantah yang sah;
3. Membatalkan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat  Hak Milik Nomor :  No.4095, Tanggal 28/10/1993./ Kelurahan Gunung kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 200 M²  (Dua ratus meter persegi) dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan AW. Syahranie

Sebelah Selatan : Gang Amanah

Sebelah Utara : Bangunan Gedung, Penyewa Ibu Lien

Sebelah Timur : Rumah baru (sebelumnya tanah kosong);

4. Menyatakan putusan dalam perkara bantahan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

5. Menyatakan  Akta Hibah No.59/2017 tanggal 09 November 2017 yang di buat oleh Terbantah V selaku PPAT adalah cacat Hukum dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

6. Menyatakan  akta yang dibuat oleh Terbantah VI terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan objek perkara adalah cacat hukum dan tidak berlaku secara hukum;

7. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah untuk tunduk dalam putusan perkara ini;

8. Menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).