DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 477) pada tanggal 5 Mei 2025 merupakan mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Kerja I tertanggal 5 Mei 2025 dan Surat Panggilan Kerja II tertanggal 7 dan 8 Mei 2025 yang telah diterbitkan oleh Penggugat sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum untuk memanggil Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 477) kembali bekerja;

4. Menyatakan sah dan sesuai hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 477) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2025, karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 477) tidak berhak atas uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja;

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 477) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).