Sehubungan dengan alasan alasan tersebut di atas, Para Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat yaitu kekurangan upah sejak bulan  Juli 2020 sampai Februari 2021 sesuai Anjuran Disnaker Sangatta dengan demikian  Para Penggugat mengalami kekurangan HK (harian kerja) sebesar 101 HK x upah harian normal  Rp. 125.603,92/hari, (seratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga koma  Sembilan puluh dua rupiah) = Rp.12.685.995, 92 (dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh dua rupiah) per orang    maka Tergugat wajib membayar denda  keterlambatan upah menjadi Rp.12.685.995, 92 x 5% = Rp.634.299,796/orang, jadi total kekurangan denda untuk 9 (Sembilan) orang adalah Rp.634.299,796 x 9 (Sembilan) orang =Rp. 5.708.698,164,   jadi secara keseluruhan kekurangan upah untuk 9 (Sembilan) orang adalah Rp.12.685.995, 92/orang  x 9 orang =114.173.963,28 + denda keterlambatan Rp.  5.708.698,164  =  Rp. 119.882.661, 444 (seratus  Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh empat rupiah) untuk     9 (Sembilan) orang.
3.  Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah + denda untuk 10 orang sebesar Rp. 119.882.661, 444 (seratus  Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh empat rupiah) untuk 9 (Sembilan) orang dengan seketika tanpa dicicil  setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).