| Tanggal Pendaftaran |
Rabu, 22 Apr. 2026 |
| Klasifikasi Perkara |
Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan |
| Nomor Perkara |
6/Pid.Pra/2026/PN Smr |
| Tanggal Surat |
Rabu, 22 Apr. 2026 |
| Nomor Surat |
047/BSRI-ARKI-FPHI-LP3HI/IV/2026 |
| Pemohon |
| No | Nama | | 1 | ALIANSI RAKYAT UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN INDONESIA | | 2 | PERKUMPULAN FORUM PRAKTISI HUKUM INVESTASI | | 3 | LEMBAGA PENGAWASAN PENGAWALAN DAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA |
|
| Termohon |
| No | Nama | | 1 | KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI KALTIM Dq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM | | 2 | KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI KALTIM Cq KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN |
|
| Advokat |
|
| Petitum Permohonan |
- Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah secara hukum bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai Korban/Pihak Ketiga Berkepentingan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025, yang sah untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.
- Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum segala bentuk tindakan pembiaran dan Penghentian Penyidikan Secara Materiil (Diam-Diam) yang dilakukan oleh PARA TERMOHON tersebut.
- Memerintahkan PARA TERMOHON untuk segera melakukan serangkaian tindakan pro-justitia, di antaranya menetapkan status Tersangka terhadap kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Terminal Peti Kemas PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL di Balikpapan
- Menghukum PARA TERMOHON untuk secara tanggung renteng menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.
|
| Pihak Dipublikasikan |
Ya |
