Primair 

--------Bahwa terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 bersama-sama dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA pada pekerjaan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020  (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Lembudud Kecamatan Krayan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum, Terdakwa telah melakukan pengalihan hak penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pembuatan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan jajaran Komisaris PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan sebuah kesepakatan bekerja sama dengan dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai, selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai penyedia, terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Tahun Anggaran 2020 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan  menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang mana dalam surat penagihan tersebut beberapa item tidak sesuai bahkan tidak terncantum sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, kemudian oleh Terdakwa dicairkan melebihi prestasi/capaian kerja di lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang isinya seolah-olah pekerjaan telah mencapai prestasi sesuai ditentukan dalam kontrak walaupun sebenarnya tanpa adanya persetujuan dari Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Konsultan Supervisi, sehingga pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020  telah terealisasi sepenuhnya (100%), sedangkan kondisi sebenarnya pekerjaan tidak kunjung selesai sampai saat ini, untuk menutupi kekurangan prestasi tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK memerintahkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk membuat dokumen Adendum ke-I berupa Contract Change Order (CCO)  dan Adendum ke-II berupa perpanjangan waktu pekerjaan seolah-olah dibuat dengan tanggal mundur dan isi disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meskipun mengakibatkan capaian kerja menyimpangi output pekerjaan sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meminta kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk membuatkan Justifikasi Teknis dengan tanggal mundur untuk menutupinya, karena ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi pada peraturan sampai saat ini dokumen Monthly Contract (mc) pekerjaan tak kunjung dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-------

Subsidair 

--------Bahwa terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 bersama-sama dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA pada pekerjaan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020  (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah)  pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Lembudud Kecamatan Krayan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa telah melakukan pengalihan hak penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan secara melawan hukum melalui pembuatan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan Jajaran Komisaris PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan sebuah kesepakatan bekerja sama dengan dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai, selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut sebagai penyedia, dan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Tahun Anggaran 2020 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan  menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang mana dalam surat penagihan tersebut beberapa item tidak sesuai bahkan tidak tercantum sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, kemudian oleh Terdakwa dicairkan melebihi prestasi/capaian kerja di lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang isinya seolah-olah pekerjaan telah mencapai prestasi sesuai ditentukan dalam kontrak walaupun sebenarnya tanpa persetujuan dari Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Konsultan Supervisi, sehingga pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020  telah terealisasi sepenuhnya (100%), sedangkan kondisi sebenarnya pekerjaan tidak kunjung selesai sampai saat ini, untuk menutupi kekurangan prestasi tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK memerintahkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk membuat dokumen Adendum ke-I berupa Contract Change Order (CCO)  dan Adendum ke-II berupa perpanjangan waktu pekerjaan seolah-olah dibuat dengan tanggal mundur dan isi disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meskipun mengakibatkan capaian kerja menyimpangi output pekerjaan sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meminta kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk membuatkan Justifikasi Teknis dengan tanggal mundur untuk menutupinya, karena ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi pada peraturan sampai saat ini dokumen Monthly Contract (mc) pekerjaan tak kunjung dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----------