1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat yang dilakuka secara sepihak oleh Tergugat adalah cacat hukum;

3. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan kesalaahn bersat pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 atas kecelakaan kerja terhadap didi sdr.

Dody Prawiranegara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak penggugat setelah dinyatakan PHK oleh Majelis Hakim perkara ini yatitu antara lain :

4.1. a. Uang pesangon 2 x ( 9 x Rp. 11.575.000,-) = Rp. 208.350.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 11.750.000,- = Rp. 46.300.000,-

c. Uang pengganti hak :

- Uang pengganti pengobatan dan perawatan 15% x Rp. 254.650.000,- = Rp. 38.197.500,-

- Cuti yang belum diambil dan belum gugur = Rp. 5.511.904,-

jumlah = Rp. 298.359.404,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah);

4.2. Denda keterlambatan pembayaran uang pesangon sebesar Rp. 3% x Rp. 298.359.404,- x 8 bulan = Rp. 71.606.256,96; (Tujuh puluh satu juta

enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) secara tunai dan serta merta;

4.3. Denda keterlambatan pembayaran uang pesangon sampai putuszn tetap sebesar Rp. 3% x Rp. 298.359.404,- x 24 bulan = Rp.

214.818.770,88; (Dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen)

secara tunai dan serta merta;

4.4. Gaji penggugat kumulatif hingga perkara memperoleh keputusan yang tetap sebesar 32 bulan x Rp. 11.576.000,- = Rp. 370.432.000,- (Tiga

ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

4.5. Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang akan

diperhitungkan dari sejak perkara ini memperoleh putusan yang tetap hingga dilaksanakan;

5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini dan pada semua tingkat peradilan;

Atau

Apanila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (Ex aequo et bono).