PRIMAIR

------ Bahwa Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) Selaku Tenaga Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 814 /2.30/PENDA-I/2019 tanggal 02 Januari 2019 diperbaharui dengan Perjanjian Kerja Nomor : 814/205/PENDA-I/2020 tanggal 02 Januari 2020 selaku Pengendali Teknologi Informasi diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814/016/PENDA-I/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang pengangkatan Tenaga Teknis Pengendali Teknologi Informasi , bersama-sama dengan Saksi ZAKARIA Als JEK Bin NABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE selaku Tenaga Teknis Pengadministrasi Pajak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur Bapenda Provinsi Kaltim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 dalam Pemungutan dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2021 di Samsat Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) pada tahun 2021 selaku Tenaga Teknis/ Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur memberikan infomasi mengenai Para Wajib Pajak (WP) yang sudah waktunya membayar pajak kepada Saksi ZAKARIA Als JEK Bin NABIR yang mana infomasi tersebut didapatkan dari Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) dari Sistem aplikasi PDE dan menghapuskan data tunggakan PKB dan SWDKLLJ para Wajib Pajak (Pajak tunggakan 3 atau 4 tahun di rubah menjadi 1 tahun ) ) sehingga pajak yang di bayarkan hanya satu tahun melalui Aplikasi PDE sehingga Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE BAKAR dan Saksi ZAKARIA Als JEK Bin NABIR dapat melakukan manipulasi perhitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan merubah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda empat menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda dua sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit kendaraan dan tidak menyetorkan seluruhnya penerimaan PKB dan SWDKLLJ ke kas daerah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) sekira Rp 132.535.000,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi ZAKARIA Als JEK Bin NABIR sekira Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE BAKAR sekira Rp 498.306.800,00- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  yaitu sekira Rp 710.841.800,00,- (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/LHP/XXI/02/2025  tanggal 10 Februari 2025 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 2021 Pada Samsat Kabupaten Kutai Timur.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi--------

SUBSIDIAIR

------ Bahwa Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) Selaku Tenaga Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 814 /2.30/PENDA-I/2019 tanggal 02 Januari 2019 diperbaharui dengan Perjanjian Kerja Nomor : 814/205/PENDA-I/2020 tanggal 02 Januari 2020 selaku Pengendali Teknologi Informasi diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814/016/PENDA-I/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang pengangkatan Tenaga Teknis Pengendali Teknologi Informasi , bersama-sama dengan Saksi Zakaria Alias JEK Bin NABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE BAKAR selaku Tenaga Teknis Pengadministrasi Pajak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur Bapenda Provinsi Kaltim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 dalam Pemungutan dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2021 di Samsat Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) sekira Rp 132.535.000,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi Zakaria Alias JEK Bin NABIR sekira Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE BAKAR sekira Rp 498.306.800,00- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) pada tahun 2021 selaku Tenaga Teknis/ Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur memberikan infomasi mengenai Para Wajib Pajak (WP) yang sudah waktunya membayar pajak kepada Saksi Zakaria Alias JEK Bin NABIR yang mana infomasi tersebut didapatkan dari Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) dari Sistem aplikasi PDE dan menghapuskan data tunggakan PKB dan SWDKLLJ para Wajib Pajak (Pajak tunggakan 3 atau 4 tahun di rubah menjadi 1 tahun ) ) sehingga pajak yang di bayarkan hanya satu tahun melalui Aplikasi PDE sehingga Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA dan Saksi Zakaria Alias JEK Bin NABIR dapat melakukan manipulasi perhitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan merubah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda empat menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda dua sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit kendaraan dan tidak menyetorkan seluruhnya penerimaan PKB dan SWDKLLJ ke kas daerah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  yaitu sekira Rp 710.841.800,00,- (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/LHP/XXI/02/2025  tanggal 10 Februari 2025 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 2021 Pada Samsat Kabupaten Kutai Timur.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU

KEDUA

             Bahwa Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) Selaku Tenaga Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 814 /2.30/PENDA-I/2019 tanggal 02 Januari 2019 diperbaharui dengan Perjanjian Kerja Nomor : 814/205/PENDA-I/2020 tanggal 02 Januari 2020 selaku Pengendali Teknologi Informasi diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814/016/PENDA-I/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang pengangkatan Tenaga Teknis Pengendali Teknologi Informasi, bersama-sama dengan Saksi ZAKARIA Als JEK Bin NABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SAYED ABOE TALHA Als TALHA Bin SAYED ABOE BAKAR selaku Tenaga Teknis Pengadministrasi Pajak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur Bapenda Provinsi Kaltim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 dalam Pemungutan dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2021 di Samsat Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu Terdakwa AAN GUNAWAN WIBISONO S.T., Als GUNAWAN Bin KAMNU RUKMAN (Alm) pada tahun 2021 selaku Tenaga Teknis/ Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimatan Timur dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu melakukan manipulasi perhitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan merubah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda empat menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan roda dua yang dilakukan oleh Terdakwa.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------