1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari
Pemohon untuk seluruhnya.
ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) :
Jakarta : Gedung Millenium Centennial, Lantai. 62 (RGA), Jalan Jend.Sudirman, Kav.25, Jakarta Selatan.
42
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan
Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana termuat dalam Surat
Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : S.151/PPNS/
GAKKUMHUT.10/GKM.5.4/B/7/2025 tidak sah dan dinyatakan
batal karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan
dengan hukum.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK.
01/PPNS/GAKKUMHUT.10/GKM.5.3/B/4/2025 tanggal 28 April
2025 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait
Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (2)
Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan dinyatakan batal
oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut
hukum.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK.
01/PPNS/GAKKUMHUT.10/GKM.5.3/B/4/2025 tanggal 28 April
2025 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.
5. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi
oleh Termohon tanggal 19 Juli 2025 adalah tidak sah dan cacat
hukum.
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang
dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan
penetapan Tersangka terhadap Pemohon.
ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) :
Jakarta : Gedung Millenium Centennial, Lantai. 62 (RGA), Jalan Jend.Sudirman, Kav.25, Jakarta Selatan.
43
7. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon
sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.KAP.05/PPNS/GAKKUMHUT.10/GKM.5.4/B/7/2025 tertanggal
19 Juli 2025 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon
sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.HAN.05/PPNS/GAKKUMHUT.10/GKM.5.4/B/7/2025 tertanggal
19 Juli 2025 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.01/PPNS/
GAKKUMHUT.10/GKM.5.3/B/4/2025 tanggal 28 April 2025, oleh
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Surat Perintah
Membawa Saksi Nomor: SP.Bawa.09/PPNS/GAKKUMHUT.10/
GKM.5.4/B/7/2025 tertanggal 18 Juli 2025, oleh karenanya tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan
terhadap barang berupa 2 (dua) buah Hand Phone milik Pemohon
Ediyono merek Iphone type 16 Pro Max dan Hand Phone Merk
Samsung Type Z fold 7, adalah tidak sah dan suatu Perbuatan
Melawan Hukum
12. Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap tindakan-
tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon.
13. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara a quo.