PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hak a quo.
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran upah kepada Tergugat sesuai dan/atau melebihi ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku.
4.  Menyatakan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat.
5. Menyatakan bahwa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/8/AS.00.03/II/2024 bukan merupakan alat bukti yang bersifat menentukan dalam perkara a quo, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara absolut, serta kebenaran materielnya wajib diuji dan dinilai dalam pemeriksaan perselisihan hak di Pengadilan Hubungan Industrial.
6. Menyatakan bahwa seluruh tuntutan Tergugat mengenai adanya kekurangan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) adalah tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.