PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa peristiwa hukum antara Tergugat II dan PT. Maswindo Bumi Mas dan Penggugat) merupakan hubungan hukum keperdataan, bukan tindak pidana;
3. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam mengelola dana dari Tergugat II dilakukan dalam kapasitas sebagai pelaksana kebijakan Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa :
   1. Kerugian material sebesar Rp 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
   2. Kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
6. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas peristiwa yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar berupa:
   1. Kerugian Material sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
   2. Kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat dan memulihkan nama baik Penggugat melalui surat resmi dan/atau publikasi media cetak lokal;
9. Menghukum  Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;----------------------------
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ( viet vooebaar bivorard); -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; --------------------------------

SUBSIDAIR :

1. Menyatakan bahwa hubungan hukum para pihak menyangkut sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata, bukan melalui hukum pidana;
2. Menunda dan menyatakan tidak dapat dilanjutkan proses hukum pidana terhadap Penggugat sebelum ada putusan perdata berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana Perma No. 1 Tahun 1956;
3. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).