Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
206/Pdt.G/2025/PN Smr Rudy siswandi 1.bank mandiri pusat tbk cq bank mandiri KCP samarinda kusuma bangsa
2.kantor pelayanan kekayaan negara &lelang samarinda
3.Akmal Ferdana
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Jumat, 03 Okt. 2025
Klasifikasi Perkara Objek Sengketa Tanah
Nomor Perkara 206/Pdt.G/2025/PN Smr
Tanggal Surat Jumat, 03 Okt. 2025
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1Rudy siswandi
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1UPA LABUHARI, S.H., M.H.Rudy siswandi
Tergugat
NoNama
1bank mandiri pusat tbk cq bank mandiri KCP samarinda kusuma bangsa
2kantor pelayanan kekayaan negara &lelang samarinda
3Akmal Ferdana
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

PRIMER.

  1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
  2. Menyatakan TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MELANGGAR ATURAN YANG TERMAKTUB DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213 TAHUN 2020 ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 75 METER PERSEGI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 4181/GUNUNG KELUA ATAS NAMA RUDY SISWANDIE .
  3. MENYATAKAN TIDAK SAH LELANG YANG DILAKUKAN TERGUGAT DUA PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023 ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PENGGUGAT KARENA PELAKSANAANNYA MELANGGAR UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213 TAHUN 2020.
  4. MENYATAKAN TERGUGAT TIGA TIDAK SAH MEMBELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK 4181/GUNUNG KELUA KARENA PROSES PELELANGANNNYA MENYALANI UNDANG UNDANG.
  5. MENYATAKAN PENETAPAN  PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG EKSEKUSI PERKARA NOMOR 11/PDT.EKS RL/2024/PN SMR JO NOMOR 364/61/2023 TIDAK SAH KARENA DATANYA BERTOLAK BELAKANG DENGAN KENYATAAN RIIL DILAPANGAN .
  6. MENYATAKAN PARA TERGUGAT MENANGGUNG RENTEN BIAYA PERKARA YANG MUNCUL DI PENGADILAN .

SUBSIDER 
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya ( ex aequo et bono) 

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak